Polisi Menjadikan Fatwa MUI Basic Melakukan tindakan, Presiden Panggil Kapolri

presiden-jokowiPresiden Joko Widodo memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian berkaitan ada kepala unit lokasi (kasatwil) Polri yang jadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai basic langkah melakukan tindakan di lapangan.

Pemanggilan itu dikerjakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19/12/2016) sore.

” Presiden saat ini memanggil Kapolri dalam rencana itu, ” tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Presiden Jokowi, lanjut Pramono, menginginkan supaya kasatwil tetaplah berdasar teguh pada hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan aplikasi satu kebijakan, bukanlah bertumpu pada fatwa MUI.

Pramono menyayangkan kebijakan Kapolres Bekasi Kota serta Kapolres Kulon Progo yang jadikan fatwa MUI sebagai basic kebijakan. Menurut Pramono, hal semacam itu terlalu berlebih.

Arahan itu, menurut Pramono, tidak cuma diperuntukkan pada Kapolri semata.

Pada Senin pagi, Presiden pernah memanggil beberapa perwira tinggi Polri bintang satu serta bintang dua berkaitan instruksi itu.

” Hukum positif kita itu ada UU, PP, Perpres, Kepmen, dan sebagainya, termasuk juga Ketentuan Kapolri sendiri. Hingga, itu jadi pegangan, ” tutur Pramono.

(Baca : Kapolri Tegur Kapolres Bekasi Kota serta Kulon Progo yang Terbitkan SE Mengacu Fatwa MUI)

Kapolri terlebih dulu mengakui telah menyapa Kapolres Metro Bekasi Kota serta Kapolres Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkaitan surat edaran pemakaian atribut keagamaan yang mengacu pada fatwa MUI.

” Saya telah tegur keras pada Polres Metro Bekasi Kota serta Polres Kulon Progo Yogyakarta. Saya tegur keras mereka lantaran tak bisa mengeluarkan surat edaran yang merekomendasikan pada fatwa MUI, ” tutur Tito di Universitas Kampus Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Tito menerangkan, fatwa yang di keluarkan MUI itu sedianya jadi referensi kepolisian dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bekerjasama, bukanlah serta-merta diputuskan jadi ketentuan di tiap-tiap daerah.

” Fatwa MUI bukanlah referensi hukum positif, (namun) itu sifatnya koordinasi, bukanlah referensi lalu ditegakkan. Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukanlah keluarkan surat edaran yang dapat jadi product hukum untuk semuanya pihak, ” kata Tito.

(Baca : MUI serta Polisi Setujui Fatwa Pemakaian Atribut Non-Muslim)

Tito memberikan, Kapolres di ke-2 daerah itu juga telah disuruh mencabut surat edaran yang di keluarkan.

” Saya suruh cabut, ” tutur bekas Kepala Tubuh Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) itu.

Seperti diambil Tribunnews. com, Polres Metro Bekasi Kota sudah keluarkan Surat Edaran Nomer : B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tanggal 15 Desember 2016 Tentang Himbauan Kamtibmas.

Surat yang di tandatangani Kapolres itu sebenarnya adalah penjabaran dari fatwa MUI No 56 Th. 2016 tanggal 14 Desember mengenai hukum memakai atribut non-Muslim untuk umat Islam.

Surat itu juga mengacu pada UU RI No 2 Th. 2002 mengenai Polri serta Kirsus Sqt Intelkam Polres Metro Bekasi Kota bernomor R09/Kirsus/XII/2016/SIK tanggal 14 Desember 2016 mengenai Pengamanan Natal serta Th. Baru 2016/2017.

Sesaat Polres Kulon Progo DIY keluarkan surat edaran dengan Nomer : B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Tentang Himbauan Kamtibmas yang diperuntukkan pada beberapa pemimpin perusahaan.

Dalam surat itu ditulis untuk menghindar munculnya masalah kamtibmas yang memiliki nuansa suku, agama, ras, serta antargolongan (SARA).

Surat edaran itu mengimbau supaya pimpinan perusahaan menanggung hak beragama umat Islam dalam menggerakkan agama sesuai sama apa yang diyakininya serta tak memaksakan kehendak untuk memakai atribut keagamaan non-Muslim pada karyawan/karyawati.

Sesaat di Surabaya, Kapolrestabes Surabaya Kombes M Iqbal turut mengawal tindakan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur ke mal-mal serta tempat perbelanjaan di Kota Pahlawan, Minggu (18/12/2016).

M Iqbal menyatakan, tindakan yang dikerjakan FPI tidaklah sweeping. Massa FPI mengadakan pawai manfaat menyosialisasikan Fatwa MUI No 56/2016 mengenai Hukum Pemakaian Atribut Keagamaan Non-Muslim di mal-mal serta pusat perbelanjaan, terlebih atribut Natal.

Tindakan FPI Jawa timur ini memperoleh pengawalan ketat dari polisi. Sekurang-kurangnya 200 polisi dari Satbara, Dalmas, serta Brimob Polda Jawa timur diterjunkan untuk mengawal tindakan itu.

Massa FPI ini cuma lakukan sosialisasi di depan mal serta pusat perbelanjaan.

Sedang perwakilan yang berjumpa dengan pihak manajemen mal dibatasi cuma lima orang.

Beberapa tempat yang didatangi FPI yaitu Pasar Atum, Tong Market Jalan Jaksa Agung Suprapto, Grand City, Delta, WTC, Galaxy Mall, Excelso Tunjungan Plaza, serta Ciputra World Jalan Mayjen Sungkono.


Leave a Reply