Petugas Bongkar 64 Reklame di JPO

jembatan-ambrukSejumlah 64 reklame di jembatan penyeberangan orang (JPO) dibongkar Dinas Perhubungan serta Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.

Pembongkaran dikerjakan supaya JPO terlepas dari reklame iklan yang bisa membahayakan keadaan JPO.

” Sampai sekarang ini telah keseluruhan 64 reklame yang kami bongkar. Sejumlah 59 dibongkar tim, 15 dibongkar biro iklan, ” tutur Wakil Kepala Dinas Perhubungan serta Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Selasa (6/12/2016).

Penertiban itu dikerjakan tiap-tiap minggu dengan tujuan dua tempat reklame. Gagasannya, penertiban selalu dikerjakan lantaran masihlah ada reklame tanpa ada izin yang dipasang di JPO.

” Masihlah ada delapan reklame tanpa ada izin yang bakal kami bongkar, ditargetkan secepat-cepatnya telah bersih JPO dari reklame ilegal, ” ucapnya.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tengah berusaha menyingkirkan papan reklame dari semua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang ada di semua Ibu Kota. Aksi itu dikerjakan menyusul ambruknya JPO Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (24/9/2016) lantas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok yakini kalau ambruknya besi-besi penyangga pada segi JPO Pasar Minggu akibat dipasangi papan reklame. Ia menilainya papan reklame mengakibatkan aliran angin jadi terhalang. Efeknya, JPO tidak kuat menahan beban waktu berlangsung angin kencang.

” Jadi JPO harusnya terbuka. Tak bisa ada dinding yang menahan angin. Dari segi keamanan juga menghadapi bila berlangsung perampokan serta pelecehan, ” kata Ahok di Balai Kota, Senin (26/9/2016).

Dinas Perhubungan serta Transportasi DKI Jakarta mencatat ada 59 JPO yang saat ini dipasangi papan reklame. Kepala Dishubtrans Andri Yansyah mengakui telah memberikan instruksi supaya papan reklame itu dilepaskan.
” Keseluruhan yang 59 titik itu yang bakal kami minta supaya dikaji serta dihapuskan. Dihapus untuk iklannya saja, ” kata Andri.

Menurut Andri, jumlah semuanya JPO di Jakarta meraih 318 titik. Sejumlah 289 unit salah satunya dikelola oleh Pemerintah Propinsi DKI, 26 unit oleh Kementerian Perumahan Rakyat serta Pekerjaan Umum, serta 10 unit oleh PT Kereta Api Indonesia.

Sesudah peristiwa ambruknya JPO di Pasar Minggu, Andri menyebutkan, Pemprov DKI bakal melarang pemasangan papan reklame di JPO. Larangan itu bakal selekasnya di sampaikan pada semuanya pengelola JPO.


Leave a Reply